Perkumpulan Ahli Rekayasa Pantai Indonesia (PARPI) sukses menyelenggarakan Simposium dan Munas I bertempat di Ruang Theater 2, Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak, 15 Juni 2023, yang dihadiri anggota dari seluruh wilayah Indonesia dan praktisi serta instansi pemerintah.

Dr. Eng. Meddy Danial ST. MT., Dosen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Untan, selaku ketua panitia pelaksana mengatakan; “Selain Acara Munas dilaksanakan juga simposium Rekayasa dan Pengelolaan kepantaian Indonesia dengan pembicara Direktur SDA Bappenas (M. Irfan Saleh, Ph.D) , Direktur Jasa Kelautan KKP (Dr. Miftahul Huda), Kepala BWS Kalimantan I (Ir. Pramono, MT), Akademisi UGM (Prof. Radianta Triatmadja), Unhas (Dr. Chairul Paotonan ST. MT.) dan Untan (Jasisca Meirany, M. Si.)"

Meddy juga menambahkan dalam sambutannya, “Simposium dan munas ini tidak hanya berlalu begitu saja. Agar dapat meninggalkan jejak historis akademis yang tak mudah hilang tertelan waktu, maka kami berinisiatif untuk membuat buku bungai rampai atau book chapter untuk menampung gagasan akademik, artikel ilmiah, yang lingkup temanya bisa lebih diperluas, tidak hanya ICZM, namun juga topik-topik lainnya. Sebagai langkah awal, kami panitia memberikan kesempatan kepada anggota PARPI untuk memamerkan tulisan hasil penelitiannya dalam bentuk poster. Alhamdulillah sambutannya cukup menggembirakan yang dapat dilihat di stand pameran yang ada di luar/ di depan ruangan theater 2.”

Secara aklamasi, musyawarah mufakat, tim formatur Munas mengamanatkan Prof. Dr. Ir. M. Arsyad Thaha, MT. IPM, untuk melanjutkan kembali sebagai ketua umum PARPI periode kepengurusan 2023-2027. Dalam sambutannya, Prof Arsyad, sapaan akrab ketua PARPI, mendorong pemerintah Indonesia agar memaksimalkan tata kelola potensi Kekayaan alam di wilayah pantai dan laut Indonesia melalui penerapan ICZM-SD (Integrated Coastal Zone Management – Sustainable development). Pulau dan wilayah pesisir sebagai ciri khas bangsa Indonesia perlu perhatian serius, badan yang menangani, untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara lebih detail, berikut poin-poin rekomendasi Munas II PARPI:

1. Pemerintah Indonesia perlu segera menempatkan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K) menjadi prioritas pembangunan nasional menuju 2045.

2. Potensi Kekayaan alam di wilayah pantai dan laut perlu dikelola secara maksimal dan berkelanjutan untuk sebesar2nya kemakmuran rakyat sesuai pasal 33 UUD45.

3. Wilayah pesisir, laut dan PPK perlu ditetapkan sebagai kawasan Ipteks khusus sebagai ciri khas bangsa Indonesia

4. Mendesak untuk segera diterapkan strategi ICZM-SD untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian yang terkoordinasi.

5. Mendesak untuk segera dibentuk Badan Koordinasi baru atau penguatan Badan Koordinasi PWP3K yang ada untuk menjamin terlaksananya koordinasi pengelolaan sebagaimana mestinya.

6. Riset dan pengembangan ipteks berwawasan kemaritiman perlu segera menjadi prioritas riset nasional

7. Perlu penguatan peran Assosiasi Ahli berbasis kemaritiman dengan membentuk Forum Asosiasi Ahli Kemaritiman.